THE GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT VILLAGE IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

ABSTRACT.The Government of Indonesia has implemented a progressive policy on rural development since 2015 through distributing
enormous budget that has never been given so far, called as village fund policy. This policy is intended to empowering of poor people
in the village throughtout the development of village infrastructure to eliminate poverty or for poverty alleviation. In the period of
2015-2018, the budget increased significantly, reach one billion IDR for each village accros the country. From the national spending
recorded that in 2015, the village fund reaches IDR 20.7 trillion, increased to 47 trillion in 2016, 60 trillion in 2017 and 60 trillion in
2018. The research tries to reveal the implementation of Village Fund Policy in East Nusa Tenggara Province, as the third poorest in
Indonesia. Research conducted in five villages in Ende and East Timor Tengah Regency, based on random purposive sampling method,
involved 204 respondents. Reseach used quantitative approach through Discriminant analysis and good governance concept used as a
basic framework. The result from data analysis showed that people participation and village official’s responsiveness came as the succes
factor for village fund policy management in East Nusa Tenggara Province. This research implies that the Village Fund policy will only
succeed if good collaboration is created between the community as the subject of development and the village government as the manager
of development policies at the lower levels.
Key words: village fund: poverty alleviation; participation; responsiveness

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ABSTRAK. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembangunan perdesaan yang sangat progresif sejak tahun 2015 dengan
mengucurkan dana besar yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, disebut dengan dana desa. Kebijakan ini digunakan untuk
memberdayakan masyarakat perdesaan dengan tujuan akhir untuk mengentaskan kemiskinan. Periode 2015-2018, anggaran dana
desa terus naik secara signifikan, hampir satu milyar/desa. Catatan APBN menunjukan pada tahun 2017 mencapai 20,7 Triliun, pada
tahun 2017 naik menjadi 47 triliun dan mencapai 60 triliun pada tahun 2018. Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang
pelaksanaan kebijakan dana desa di Provinsi NTT yang tercatat sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Penelitian dilakukan
di lima Desa dari Kabupaten Ende dan Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan teknik sampel acak bertujuan, melibatkan 204
responden. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis diskriminan untuk melihat faktor penentu
pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Provinsi NTT, dengan menggunakan konsep good governance sebagai pisau analisis. Hasil analisis
data memperlihatkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dan daya tanggap pemerintah desa muncul sebagai faktor kunci keberhasilan
kebijakan dana desa di perdesaan Provinsi NTT. Penelitian ini berhasil menyiratkan bahwa kebijakan Dana Desa hanya akan berhasil
apabila tercipta kolaborasi yang baik antara masyarakat sebagai subjek pembangunan dan pemerintah desa sebagai pengelola kebijakan
pembangunan di tingkat bawah.
Kata kunci: Dana desa; Pengentasan kemiskinan; Partsipasi; Daya tanggap