IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bandung pasca berlakunya UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis deskriptif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil dan kesimpulan bahwa pengelolaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengacu pada UU 28 Tahun 2009, dan pedoman pengelolaan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta Peraturan Bupati nomor: 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bandung. Hasilnya penerimaan PBB-P2 setiap tahun mengalami peningkatan. Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tanggung jawab pengelolaan pajak, guna memaksimalkan penerimaan pajak, karena wilayah Kabupaten sangat luas, kemudian dibentuk dan dibentuk UPTD-UPTD pelayanan perpajakan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Setiap UPTD melayani 6 sampai 7 kecamatan terdekat, hal ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan membayar pajak daerah. Dan adanya pelayanan pajak dengan menggunakan mobil keliling, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.