PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pandemi Covid-19 adalah wabah yang sedang mengkhawatirkan seluruh dunia. Covid-19
tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor
kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk
membantu pemulihan dengan memberikan bantuan berupa bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam menyalurkan bantuan
sosial kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang terdampak Covid-19, faktor yang menghambat
peranan serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang
dikemukakan oleh Soejono Soekanto (2013). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyediakan metode pengumpulan data,
yaitu fakta dan penjelasan data yang terungkap di lapangan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball
sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota tebing Tinggi dalam
melakukan penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 di Kota Tebing Tinggi sudah
baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain
informasi dan data pribadi KPM tidak lengkap. Selain itu juga adanya data yang tidak diperbarui
juga menjadi kesulitan penyaluran. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat juga
berpengaruh terhadap penyaluran serta adanya hambatan internal yakni bahan makanan dari
bantuan sosial yang tidak dapat tahan lama. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui upaya-upaya
yang dilakukan seperti melakukan perbaikan sistem, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat,
dan melakukan koordinasi atau menjalin kerjasama dengan pilar-pilar sosial.
Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Peran, Bantuan Sosial, Penyaluran,Praja Fakultas
Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Institut
Pemerintahan Dalam Negeri.