Model implementasi interaksi pemberdayaan pada kebijakan dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa (Model kompromistis

Isu besar kebijakan Dana Desa sesungguhnya merupakan
kemajuan besar dalam tata kelola pemerintahan yang menganut asas
desentralisasi meskipun untuk desentralisasi di Indonesia hanya
dikenal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, namun demikian
hakekatnya transfer Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi fiscal
yang ditujukan ke desa. karena APBN sesuai amanat UU harus
mengalokasikan Dana yang ditujukan untuk Desa. Amanat tersebut
menjadi demikian penting karena jumlah Dana Desa hingga saat ini
terus meningkat jumlahnya sejak 2015, bahkan telah mencapai 100
triliun. ini peluang sekaligus tantangan bahkan juga menjadi berbahaya
apabila Dana Desa ini tidak dikelola secara tepat.
Banyak penulisan berkaitan dengan dana desa hanya saja
menurut penulis dinamika pelaksanaan kebijakan sangat dinamis, dan
cepat terutama sebagai pengaruh globalisasi, informasi dan
teknologi. Oleh karena itu penulisan ini lebih banyak berkutat pada
persoalan proses (interaksi) kebijakan Dana Desa ini, karena
vi
pendekatan kebijakan saat ini tidak lagi satu arah sebagaimana
pendekatan kebijakan pada era sentralistik dengan pendekatan
structural efficiency model (penyeragaman), melainkan dua arah yang
setiap proses interaksi menghasilkan value yang harus diterjemahkan
dalam proses formal kebijakan guna mendapatkan kebijakan yang
dapat mensejahterakan dan bisa diterima sebagian besar para pihak.