IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Yudi Pratama, Septian and Indrayani, Etin and Lambelanova, Rossy (2021) IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT. Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13 (2). pp. 120-140. ISSN 2807 – 1247

[thumbnail of IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT] Text (IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT)
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Share Alike.

Download (302kB)
[thumbnail of (PEER REVIEW) IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT] Image ((PEER REVIEW) IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT)
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Dukcapil.pdf - Other

Download (233kB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan transparansi publik, Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada setiap badan publik agar menjadi organisasi yang terbuka dengan menempatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing badan publik. Dalam pelaksanaannya program ini belum berjalan dengan baik, banyak informasi yang menjadi hak masyarakat namun tidak dipublikasikan, OPD sebagai ujung tombak implementasi terkesan kurang maksimal dalam menjalankan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini termasuk salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik yang ideal; selanjutnya (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
J Political Science > JS Local government Municipal government
Depositing User: Rossy Lambelanova
Date Deposited: 23 Jun 2022 03:02
Last Modified: 24 Jun 2024 06:46
URI: http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/700

Actions (login required)

View Item
View Item