Literasi Politik Pada Wilayah Eks Daerah Tertinggal Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar

This study aims to analyze the role of the National Unity and Politics Agency of Polewali Mandar Regency in implementing political literacy based on the information delivery instruction model initiated by Vishal D. Bapte. The authors uses an inductive approach with data collection techniques of observation, interview, and documentation by involving 8 (eight) informants, who were selected purposively. The research findings show that the political literacy activity program that implemented in 2019 has limited regional reach and frequency. It has intagible feedback and felt indirectly for the community, therefore the APBD’s more focused on infrastructure development and the community's economy. Social media as a tools for delivering information has not been used. Political guidance through direct instruction also has insignificant influence, because the low level of public political awareness. Based on these findings, the authors conclude that the role of the Political and Unity Agency of Polewali Mandar Regency in implementing political literacy running not optimally, because the indicators of synchronous and asynchronous information delivery are not good.
Keywords: The Role of National Unity and Political Agency; Political Literacy; Political Education; ex-Underdeveloped Regions of Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan literasi politik berdasarkan model instruksi penyampaian informasi yang digagas oleh Vishal D. Bapte. Penulis menggunakan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dengan melibatkan 8 (delapan) informan yang dipilih secara purposive. Temuan penelitian bahwa program kegiatan literasi politik yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 memiliki keterbatasan jangkauan serta frekuensi. Kegiatan literasi politik memiliki feedback yang tidak terlihat (intangible) dan tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, oleh karenanya belum menjadi perioritas khususnya pada wilayah eks daerah tertinggal mengingat APBD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Media sosial sebagai tools penyampaian informasi secara asynchronous yang seharusnya dapat berjalan efektif dan efisien juga belumdapat dimaksimalkan untuk meningkatkat literasi politik masyarakat. Pembinaan politik melalui instruksi secara langsung juga belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat, mengingat tingkat kepedulian politik masyarakat masih rendah. Berdasarkan temuan tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan literasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah eks daerah tertinggal belum berjalan secara maksimal, karena baik dari indikator penyampaian informasi secara synchronous maupun asynchronous keduanya kurang berjalan dengan baik.
Kata kunci: Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Literasi Politik; Pendidikan Politik; Eks Daerah Tertinggal Indonesia