PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015-2018 DAN STRATEGI PENDAMPINGANNYA (Studi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)

Indonesia adalah negara yang kewenangan pemerintahannya tersebar baik secara vertikal maupun horizontal. Pembagian kewenangan secara vertikal, menjadikan pemerintahan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi juga terdapat pemerintahan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten. Sementara itu, terdapat fenomena masyarakat pedesaan lebih tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan. Perhatian terhadap kehidupan di desa yang pada akhirnya melahirkan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada bantuan keuangan dan pengelolaannya. Namun pada tataran implementasinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan meskipun pada saat yang sama pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa secara efektif dan akuntabel. Perhatian Pemerintah Daerah kepada Desa melalui pemerintah kecamatan dapat didekati dengan mengacu pada pendapat Stoner (2006) yang mengatakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap upaya anggota masyarakat, organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian strategi peningkatan peran kecamatan dilakukan melalui perencanaan; penganggaran; pencairan dana untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan pendampingan.