lndikator Keberhasilan Ilham Arief Sirajuddin dalam Fakta dan Data

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku berjudul "lndikator Keberhasilan j/ham Arie/ Sirajuddin dalam Fakta dan Data" yang ditulis oleh saudara H. Muhammad Idris Patarai. Buku ini merupakan salah satu dari sekian banyak buku yang mencoba mencatatkan sejarah perjalanan otonomi daerah di Indonesia pasca 1999. Sebuah era dimana otonomi atau kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri diterapkan secara nyata.
Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sudah sangat panjang, mulai sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi zaman kolonial Belanda tahun 1903 hinga hadirnya Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah di mana daerah diberikan kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun hams disadari juga bahwa masih banyak pula yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Perkembangan jumlah daerah otonomi dalam sepuluh tahun terakhir bertumbuh dengan pesat. Terjadi penambahan sebanyak 205 daerah otonomi baru, yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.
Dalam kurun waktu satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah, kita telah melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih dina mis , ekonomi daerah yang tumbuh dan berkembang lebih maju dengan berbasiskan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah. Pada satu sisi, peningkatan jumlah daerah otonomi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan politik desentralisasi di Indonesia. Namun, pertumbuhan jumlah tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah. Untuk itu, upaya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus dilakukan.
Setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca 1999. Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong demokratisasi yang semakin mendalam di tengah-tengah masyarakat. Kedua, otonomi daerah telah menumbuh kembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama in i, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, namun menjadi sangat efisien dan responsif.
Buku yang ada di tangan pembaca saat ini, setidaknya dapat memberikan gambaran atas perjalanan otonomi daerah Kota Makassar dalam kepemimpinan Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin periode 2004-2009 dan 2009-2014. Berbagai dinamika dan upaya telah dan terus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, perbaikan pelayanan publik serta daya saling daerah.
Dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diminta untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai parameter kinerja pelayanan dasar di daerahnya masing-masing. Sehingga dapat memberikan kepastian kualitas pelayanan bagi masyarakat serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga wajib melakukan evaluasi secara obyektif terhadap capaian kinerja pelayanan publik secara lebih komprehensif yang dapat menjadi masukan guna me mperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada. Mari kita kuatkan komitmen bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi pilihan bersama, sehingga berbagai kekurangan yang masih ada akan terus diperbaiki dan disempurnakan di masa mendatang.
Akhir kata, semoga buku yang ada di tangan anda ini berguna, baik secara referensi maupun sebagai bahan yang dapat memberi inspirasi kita untuk menulis masukan dan solusi perbaikan bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.
Jakarta, Agustus 2011
menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi