OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Perspektif Daerah Istimewa Yogyakart

CATATAN DARI EDITOR

Dengan niat mengharapkan ridha Allah swt., editor
patut menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat-
Nya, termasuk nikmat kesempatan dan manfaat dalam
penyebaran ilmu melalui buku-buku yang kami terbitkan
selama ini.
Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada
di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian
akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan
dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil
penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan
nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor
ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada
sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM,
Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A,
PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil
mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi
dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin,
MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban
cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai,
sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah
melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang
berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu:
Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof.
Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr.
H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi
Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof.
Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM),
dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang
juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar.
Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat
puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan
Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman
dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah
Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah
mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman
dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No.
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman
Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah
memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan,
yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN
serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk
memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan
yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan
dari pusat hingga ke daerah-daerah.
Ataukah lembaga Ombudsman Daerah tidak
diperlukan lagi di tengah banyaknya lembaga-lembaga
pemantau semisal Komisi Pemantau Eksesktuif dan
Legislatif (Kopel), Indonesia Corruption Wacth (ICW),
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan sejumlah
LSM bentukan pemerintah dan Ornop (organisasi non-
Pemerintah) lainnya?.
Editor yang hadir selaku undangan pada saat ujian
promosi disertasi yang kini diubah polanya menjadi sebuah
bahasa buku menyimak sejak awal hingga akhir. Diakui
oleh para anggota penguji dan sekira 120 undangan yang
hadir, bahwa Muhammad Idris Patarai adalah seorang
tokoh Ombudsman bahkan bapaknya Ombudsman yang amat piawai dalam bidang pelayanan publik. Selain
cerdas, ia juga tenang dan humoris menghadapi berbagai
tantangan dan pekerjaan (selebihnya baca riwayat penulis
di halaman lain buku ini). Dari sanalah editor tertartik
melakukan bargaining agar disertasi tersebut diterbitkan
dalam sebuah bentuk buku, tentu saja dengan sejumlah
editing, tanpa meninggalkan substansinya.