KEBIJAKAN PUBLIK DAERAH POSISI DAN DIMENSINYA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI KEBIJAKAN

PENGANTAR PENULIS
Tahun 2019 saya mengajar Kebijakan Publik di 4 (empat)
kelas: A, B, C, dan D, bagi Praja I PDN-Regional Sulawesi
Selatan. Sebagaimana biasanya, pada ujian akhir semester saya
menguji dan mengambil nilai praja dengan model take home.
Model ini sebenarnya tidak lazim bagi rekan rekan dosen, juga tidak
dianjurkan. Bahkan sekali pernah, saya mengikuti pengarahan
dekan, diantaranya menyinggung dan menyarankan secara tidak
langsung untuk tidak menggunakan take home dengan kalimat
terselip di dalam pengarahan yang spontan keluar diantaranya •: ..
yang take home itu dosen malas bikin soal': Prinsipnya "jangan take
homelah': itu dipahami segenap peserta rapat yang diantaranya
teman teman dosen dan staf bagian akademik. Sebagian diantara
mereka melirik saya ketika Pak Dekan menyoroti soal ini. Saya
merasa risih juga, mau klarisifikasi nanti dianggap membantah
pimpinan, mau membela diri nanti memojokkan pimpinan, maka
diam saja, biar aman.
Namun pengarahan itu tidak merubah prilaku saya menilai
praja. Ketika menyampaikan ke akademik "Pak saya take home yah
semester ini .. !': dia menatap saya bingung antara yah dan tidak. Saya
hanya komitmen dengan praja buatlah makalah mengenai daerahmu
masing masing tentang apa yang telah dilakukan pemerintah di sana,
semacam best practisis-lah . Ini tugas akhir dan bapa jadikan ujian
model take home. Pada saat ujian, tinggal tanda tangan berita acara
ujian dan serahkan tugas masing masing. Praja spontan siaap pak
! Ada catatan yang berikan kepada praja, jika tiba tiba ujian model
take home itu tidak diperkenankan, dilarang, maka masuklah kelas
dan tulis tangan kesimpulan dari tugas masing masing. Penyerahan
tugas langsung ke bapa' setelah selesai ujian. Selesai !
i