Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

PRAKATA
Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik
mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah
di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia
itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi
pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan
tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format
penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum
pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya
tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan
gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika
politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern,
posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini
diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik
Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan
amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi
tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang
baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu
faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian
konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai
pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian
undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi
berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan
peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini
kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang
termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan
peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda.