DARI MAKASSAR MENGGUGAT

PENGANTAR
Sekjen Transparancy International Indonesia
Teten Masduki
Spirit pembentukan lembaga ombudsman di daerah sejak era reformasi baraugkali tidak bisa dipisahkan dari harapan masyarakat atas program otonomi daerah, yang pada umumnya menghendaki adanya peningkatan kcscjahtcraan dalam bentuk peniagkatan mutu pelayanan masyarakat, pmtisispasi masyarakat yang lebih luas dalam dalam bidang politikdan ekonomi. Dan sejak dikeluarkannyaUUNo.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dalam UU 32 tahuh 2004, pada dasarnya hampir semua urusan pelayanan urnwn sudah dil impalikan dari pemerintah pusal ke daerah, dalam ha! ini Pemerintah Kabupaten clan kota.
Yang belakangan, pada masa transisi pelimpahan kcwenangan ke darerah itu telah melahirkan berbagai penyimpangan kckuasaan alau korupsi (pulitik) di daerah, yang sebelumnya tidak pemah terjadi. Korupsi yang paling menonjol pasca otonomi daerah antara lain semakin merebaknya kasus­kasus politik uang dalam pcmilihan kcpala daerah, APBD yang tidak memihak pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak, "penggemukan" instansi-instansi di daerah yang mcnimbulkan disa.lokasi anggara.n, dan mcningkatnya pungutan-pungutan melalui peraturan-peraturan daerah (perda) yang memberatkan masyarakat dan tidak kondusif bagi pengembangan dunia usaha di daerah.