Dinamika Kolaborasi dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta

Sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional, penanganan stunting menjadi salah satu perhatian bagi seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk diantaranya adalah Kabupaten Gunungkidul. Di Gunungkidul prevalensi balita stunting pada tahun 2020 tercatat sebesar 17,43% sehingga Pemerintah kemudian membentuk Tim Koordinasi Penanganan Stunting. Dengan perkembangan aturan dan dinamikanya, Kabupaten Gunungkidul kemudian mengubah aturan dengan menetapkan Keputusan Bupati Nomor 66/KPTS/TIM/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gunungkidul. Namun dalam aturan tersebut terindikasi hanya menghimpun aktor kolaborasi yaitu Pemerintah Daerah dan belum memasukkan Pemangku Kepentingan lainnya. Berdasarkan permasalahan inilah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting serta untuk menganalisis jaringan aktor kolaborasi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan dalam menggambarkan proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Informan berasal dari anggota TPPS, Camat serta Pemerintah Desa. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan mengolah data yang telah dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Untuk melihat dinamika kolaborasi dibantu dengan menggunakan aplikasi NVivo 12 for Mac dan untuk melihat visualisasi jaringan aktor menggunakan Aplikasi RStudio.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika Kolaborasi dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta masih menunjukkan kekurangselarasan antar aspek Principled engagement, Shared Motivation, dan Capacity for Joint Action. Selain itu terdapat perbedaan proporsionalitas antar indikator dalam 1 (satu) aspek. Sedangkan, pada jaringan aktor kolaborasi dalam implementasi kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil perhitungan nilai betweenness centrality dan closeness centrality menunjukkan bahwa Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menjadi aktor yang paling tinggi. Artinya bahwa aktor ini menjadi aktor yang paling paling sentral dan menjadi kunci menyelaraskan kegiatan teknis serta menjadi aktor yang memiliki akses tercepat ke semua aktor dalam jaringan kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gunungkidul.