Analisis Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Sumsel serta untuk menganalisis jaringan aktor collaborative governance dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Sumsel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dan tipe penelitian induktif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dan data sekunder. Teknik analisis data diawali dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk melihat visualisasi jaringan aktor menggunakan Aplikasi RStudio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Collaborative governance dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Sumsel masih perlu mendapatkan perhatian pada beberapa aspek, yakni Principled engagement hanya terbangun di lingkup instansi pemerintah. Shared motivation belum terbangun sebagai akibat adanya keberagaman kepentingan. Capacity for Joint Action belum terbangun maksimal terlihat dari kurangnya koordinasi dalam penyediaan kebutuhan sumber daya untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan. Jaringan aktor collaborative governance dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Sumsel terlihat hanya pada tahap prabencana dan tanggap darurat. Pada tahap prabencana terdapat 2 (dua) jaringan aktor yaitu jaringan level pengambil kebijakan dan level operasional. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel berperan sebagai aktor kunci pada pengarahan kegiatan pencegahan kebakaran hutan. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel menjadi aktor kunci penyelarasan kegiatan teknis dalam jaringan. Jaringan level operasional berupa patroli untuk deteksi dini aktor kunci dalam kegiatan ini adalah Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, TNI, dan Polri. Pada tahap tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel menjadi aktor kunci pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tanggap darurat yang didukung oleh jaringan aktor subsatgas darat dan jaringan aktor subsatgas udara.
Peneliti menyarankan untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Sumsel melalui beberapa hal, yakni perlu mengikutsertakan swasta dan masyarakat dalam tim terpadu pengendalian kebakaran hutan baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana serta perlu membangun koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi antar pihak tersebut; perlu dibangun kesamaan persepsi antar para pihak mengenai tujuan dan manfaat implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan serta prosedur yang mesti diikuti untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu melakukan fasilitasi terhadap penanganan kendala yang dihadapi oleh swasta dan masyarakat agar mampu berkontribusi bagi keberhasilan implementasi kebijakan; perlu adanya perencanaan kegiatan perangkat daerah yang terintegrasi sebagai bagian dari rencana kerja perangkat daerah untuk menjamin terwujudnya koordinasi dan keselarasan kebutuhan sumber daya dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan. Rencana tersebut memuat pedoman koordinasi dan penyediaan sumber daya, baik yang menyangkut kebutuhan instansi pemerintah maupun yang menyangkut kebutuhan fasilitasi swasta dan masyarakat. Mengingat bahwa kejadian kebakaran hutan merupakan peristiwa yang selalu berulang dari waktu ke waktu, maka perlu memelihara kesinambungan manajemen pengendalian kebakaran hutan, dengan memastikan tidak terputusnya rangkaian ketiga tahap pengendalian kebakaran hutan sehingga perlu dipastikan jaringan aktor tidak hanya ada pada tahap prabencana dan tanggap darurat namun juga terdapat pada tahap pascabencana; dan perlu adanya keterhubungan data dan kesatuan data khususnya pada tahap tanggap darurat pengendalian kebakaran hutan. Keterhubungan data berupa akses terbuka antar para pihak dalam penyediaan data awal dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Kesatuan data berupa kesamaan standar data meliputi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan data.