STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan data laporan Kabupaten Labuhanbatu dalam angka Tahun 2020, dapat dipahami bahwa ada tiga sumber pendapatan daerah dari pajak yang belum maksimal yaitu Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan; 1) Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 2) Faktor internal dan faktor eksternal dalam mencapai target penerimanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode diskriptif dengan cara pendekatan kualitatif, maka dari itu penulis sebagai instrumen kunci harus melakukan survey lokasi langsung ke objek penelitian yang dituju. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, Wawancara, dan Teknik Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, strategi yang efektif yang sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu terbagi menjadi tiga bagian yaitu; 1) verifiikasi data; 2) validasi data; 3) update data. Strategi ini sudah berjalan baik dan terus dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. Kedua, analisis faktor Lingkungan Internal, Kekuatan; 1) Tersedia sarana dan prasarana yang memadai; 2) Memiliki Sumber Daya Manusia yang mencukupi dalam kedisipilinan dan kompetensinya; 3) Memiliki payung hukum Pusat dan Daerah sebagai dasar penetapan. Kelemahan; 1) Belum memiliki sistem informasi berbasis IT/Online; 2) Terbatasnya tempat-tempat pembayaran dan pelayanan: 3) Belum memiliki fasilitas kendaraan operasional jemput bola pelayanan dan pembayaran PBB ke setiap Kelurahan, Peluang; 1) Semakin solidnya kerja sama; 2) Adanya dukungan kemajuan informasi dan komunikasi. Ancaman; 1) Terdapat sebagian besar wajib pajak yang kurang kooperatif dan menghindari membayar pajak; 2) Masih terdapat masyarakat yang belum menginformasikan tanah dan bangunan nya ke Kantor Pelayanan Pajak.