PROBLEMATIKA PENGELOLAANJALAN DI ERA OTONOMI DAERAH:KEWENANGAN VERSUS KEMAMPUAN

Pengelolaan jalan di era otonomi daerah dianggapmasih menghadapimasalah dari segi pengaturan yang berakibat negatifkepada pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ternyata mengalami penyempitan di dalam tataran pelaksanaannyaseiring dengan terjadinya perubahan undang-undang. Sebagai konsekuensinya, kewenangan daerah yang semula sangat luas berubah menjadi sempit kembali, sehingga urusan tertentu menjadi tidak optimal. Salah satu indikasi adalah penyerahan kembali urusan dalam pengelolaan jalan dari provinsi, kabupaten, atau kota kepada pemerintah pusat, sehingga hal ini menjadi anomali di era otonomi daerah saat ini.Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan tiga hal penting terkait denganpengelolaan jalan dari perspektif hukum. Pertama, pengaturan pembagian kewenangan dalam pengelolaan jalan di antara satuan pemerintahan di dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksanaan pengelolaan jalan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota di era otonomi daerah.Ketiga, upaya optimalisasi fungsi jalan sebagai sarana dalam pengembangan dan pemajuan daerah di era otonomi daerah.Kata kunci:kewenangan, otonomi daerah, dan pengelolaan jalan