ANALISIS KINERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI DALAM OPTIMALISASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh entitas masih belum sepenuhnya optimal baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terutama pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai salah satu entitas yang mengelola dana APBN terbesar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI. Fokus analisis penelitian ini adalah kinerja dari sisi kuantitas dan kualitas karena masalah utama dari upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah belum dilaksanakannya seluruh rekomendasi serta belum sesuainya beberapa tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas, kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan Kemendikbudristek belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dari telah dilaksanakannya 100% rekomendasi untuk tahun2018 dan 96,76% untuk tahun 2019. Sementara itu, dari sisi kualitas, tindak lanjut yang dilaksanakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk tahun 2018, hanya 24,86% pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi dan 25,18% untuk tahun 2019. Beberapa kendala yang teridentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya kualitas kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan ini diantaranya adalah terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang berdampak pada perubahan personil penanggungjawab kegiatan pada masa tertentu, action plan, belum dijadikan acuan dalam pelaksanaan tindak lanjut, Kurangnya sosialisasi atau penerapan SIPTL, kurangnya koordinasi antar satuan kerja, sulitnya menelusuri dokumen dan personil yang terlibat dalam permasalahan serta pengembalian kerugian negara yang belum didukung oleh adanya majelis TPKN.

Kata Kunci: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Kinerja, Kuantitas, Kualitas, Optimal