KINERJA KEUANGAN DAERAH

PENGANTAR
Kinerja Keuangan Daerah tidak terlepas dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini
mengacu pada Sistem Pemerintahan Negara.Contoh kasus
dalam hal ini, Indonesia.Dari sistem Negara Kesatuan yang
dianut melahirkan "daerah'' dan dengan sendirinya terdapat
hirarki "pusat-daerah':Konsekwensi demikian menempatkan
daerah bukan sebagai entity tunggal, melainkan terintegrasi
secara horisontal-vertikal. Horisontal hubungan antar
daerah, vertikal: hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
Oleh karena itu untuk membahasKINERJA KEUANGAN
DAERAH, maka terlebih dahulu harus memahami sistem
pemerintahan yang dianut.
Buku yang tengah Anda baca ini bersumber dari
materi pelajaran Kinerja Keuangan Daerah dan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang telah penulis ajarkan.Selama
perkuliahan dilakukan dengan penyampaian materi 50%;
diskusi 30%; penugasan terstruktur (Tstr) 20%, termasuk
penugasan pembuatan makalah kelompok untuk menjadi
bahan diskusi kelompok. Komulasi aktivitas belajar
sebagaimana diungkapkan tersebut menjadi rujukan
penyusunan buku ini yang akan dijadikan bahan ajar
selanjutnya.
Muatan materi, isinya meliputi antara lain: Sistim
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Desentralisasi
dan Otonomi Daerah; Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan; Tantangan Pembangunan Daerah;
Pembangunan Berkelanjutan dan Ekologi Pemerintahan;
Indikator Pembangunan; Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah; Desentralisasi Fiskal; Dana
Perimbangan atau Dana Transper; Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)